Hasil Rapat Pleno Depekab Majalengka Putuskan UMK 2025 Naik 6,5 Persen

by Rani Antika Lubis Desember 14, 2024 Posting Komentar

Majalengka, jejakkriminal.net-

Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Majalengka, saat ini telah memutuskan upah minimum kabupaten (UMK) Majalengka Tahun 2025.

Hasilnya UMK di Kabupaten Majalengka diputuskan naik 6,5 persen dibanding 2024.

Sehingga dengan adanya kenaikan ini, besaran UMK di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menjadi Rp 2.404.632 naik Rp 146.741 dibanding UMK pada tahun lalu yang hanya mencapai Rp 2.257.871.

Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, memastikan, keputusan Depekab Majalengka tersebut telah disepakati perwakilan buruh, Apindo, dan lainnya yang hadir dalam rapat pleno.

Bahkan, pihaknya memastikan, hasil rapat pleno Depekab Majalengka terkait kenaikan UMK 2025 juga langsung diusulkan ke Pemprov Jawa Barat untuk disahkan.

"Hari ini, hasil rapat pleno tersebut langsung disampaikan ke Pemprov Jabar untuk disahkan Gubernur Jabar," kata Dedi Supandi saat ditemui di Pendopo Bupati Majalengka, Jumat (13/12).

Ia pun turut melampirkan surat pengantar berikut lampiran asli berita acara hasil rapat pleno Depekab Majalengka tentang kenaikan UMK 2025 yang ditandatangani berbagai pihak.

Menurut dia, penetapan kenaikan UMK Majalengka 2025 juga mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum 2025.

Selain itu, Depekab Majalengka juga telah menghitung besaran kenaikan UMK Majalengka 2025 sesuai ketentuan yang tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.

"Hasil penghitungannya, nilai UMK Majalengka ada penambahan sebesar Rp 146.761 untuk tahun depan menjadi Rp 2.404.632 dibanding tahun lalu yang hanya Rp 2.257.871," kata Dedi Supandi.

Dedi menyampaikan, besaran kenaikan UMK Majalengka 2025 juga cukup signifikan, bahkan hampir mencapai 100 persen dibanding tahun lalu yang hanya naik sebesar Rp 77.269.

Pihaknya mengakui, hasil rapat pleno Depekab Majalengka tentang penetapan kenaikan UMK 2025 juga telah disosialisasikan ke jajaran Forkopimda hingga unsur terkait lainnya.

"Hasil rapat pleno langsung disampaikan ke Pemprov Jabar, karena berdasarkan tahapannya batas pengajuan usulan kenaikan UMK 2025 pada awal pekan depan," ujar Dedi Supandi.

(M.Nur Rohim)