17 Oktober 2024 – Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA) Cirebon 2024 resmi dibuka pada September lalu oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi, di Stadion Bima Madya. Kemeriahan pembukaan ini disambut antusias oleh ribuan peserta dan masyarakat yang memadati stadion. Sebagai ajang tahunan, POPKOTA diharapkan menjadi sarana penting bagi pengembangan bakat atlet muda dari berbagai cabang olahraga, termasuk pencak silat.
Namun, di tengah euforia kompetisi, cabang olahraga pencak silat terjerat kontroversi. Pada Kamis, 17 Oktober 2024, muncul dugaan pelanggaran aturan terkait penimbangan berat badan atlet. Seorang atlet yang awalnya didiskualifikasi karena berat badan tidak memenuhi batas minimal, diduga diperbolehkan melakukan penimbangan ulang oleh perangkat pertandingan. Dalam proses penimbangan ulang ini, atlet tersebut diminta meminum air dalam jumlah besar untuk mencapai berat badan yang disyaratkan.
Jika tuduhan ini terbukti, tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip fair play yang menjadi dasar utama dalam kompetisi olahraga. Apabila atlet tersebut tetap diizinkan bertanding dan memenangkan pertandingan, maka hasilnya dapat dibatalkan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam ajang POPKOTA.
Merespons isu ini, Sekretaris Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Cirebon, Mohammad Yusup, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur yang dijalankan dalam ajang ini sudah sesuai dengan aturan resmi. "Kami telah mengikuti semua regulasi yang berlaku selama pertandingan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan protes melalui jalur yang telah disepakati dalam technical meeting. Protes harus diajukan secara tertulis dan disertai uang sebesar Rp 3.000.000 sebagai bagian dari prosedur formal," ujar Yusup.
Namun, peraturan ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Kenapa harus ada biaya sebesar Rp 3.000.000 untuk mengajukan protes? Banyak yang menilai bahwa aturan ini seolah menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menyuarakan ketidakadilan. Beberapa pengamat menduga bahwa aturan ini dipersiapkan untuk memastikan keputusan panitia tidak mudah digugat.
Meskipun Yusup menjelaskan bahwa biaya tersebut adalah standar dalam ajang resmi untuk mencegah protes sembarangan dan akan dikembalikan jika protes diterima, isu ini tetap menjadi sorotan. Kritik muncul bahwa aturan tersebut membuat cerita ini seolah "selesai" begitu saja. Proses peninjauan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran menjadi terabaikan karena tingginya biaya untuk mengajukan protes. Alhasil, banyak yang merasa bahwa keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat, dan keadilan dalam kompetisi terancam tidak ditegakkan secara maksimal.
Saat ini, meskipun ada peluang untuk mengajukan protes resmi, besarnya biaya dianggap menjadi penghalang utama bagi beberapa pihak yang merasa dirugikan. Kejujuran dan sportivitas di ajang POPKOTA Cirebon 2024 pun kembali menjadi sorotan, dengan harapan bahwa pihak penyelenggara dapat mengevaluasi aturan yang dianggap kontroversial ini.
(Eka/Susyanto)