Lubuklinggau - Imam Senen, Sekretaris DPRD Kota Lubuklinggau, tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai realisasi anggaran sejumlah kegiatan di Sekretariat DPRD untuk tahun anggaran 2023. Ketidakhadiran jawaban ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat yang menginginkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Beberapa kegiatan dan anggaran yang dipertanyakan realisasinya meliputi:
1. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah: Rp. 615.000.000
2. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan: Rp. 2.529.000.000
3. Belanja Natura dan Pakan-Natura untuk Ketua DPRD: Rp. 480.000.000
4. Belanja Natura dan Pakan-Natura untuk Wakil Ketua I DPRD: Rp. 419.826.000
5. Belanja Natura dan Pakan-Natura untuk Wakil Ketua II DPRD: Rp. 423.228.000
6. Renovasi dan Pembuatan Instalasi Air Bersih: Rp. 180.068.000
7. Desain Interior untuk Wakil Ketua I DPRD (APBDP): Rp. 100.500.000
8. Pengadaan Perabotan: Rp. 199.400.000
9. Belanja Genset untuk Rumah Jabatan: Rp. 122.009.155
10. Belanja Modal Alat Rumah Tangga: Rp. 152.100.000
11. Belanja Modal Rumah Negara Golongan I untuk Wakil Ketua II DPRD: Rp. 199.500.000
12. Belanja Modal Rumah Negara Golongan I untuk Wakil Ketua I DPRD: Rp. 199.500.000
13. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya: Rp. 100.000.000
14. Pakaian Sipil Harian (PSH) DPRD: Rp. 150.000.000
15. Pakaian Adat DPRD: Rp. 120.000.000
Total anggaran yang dipertanyakan ini mencapai lebih dari Rp. 5 Miliar.
Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari Imam Senen, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ketidaksediaan Sekretaris DPRD untuk memberikan jawaban atas pertanyaan media memicu spekulasi di kalangan publik mengenai bagaimana anggaran ini digunakan dan dikelola.
Ketidakjelasan ini mengundang reaksi keras dari masyarakat dan berbagai organisasi yang menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dewan kota dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran tersebut.
Masyarakat berharap agar Imam Senen segera memberikan klarifikasi yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
Dengan tidak adanya tanggapan resmi, langkah berikutnya adalah mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi lebih mendalam dan memastikan bahwa setiap sen dari anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya. (TIM)