Musi Rawas, jejakkriminal.online- Aliansi Pemuda Silampari Bersatu (APSB) telah mengumumkan niat mereka untuk melaporkan sejumlah dugaan penyimpangan yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Rawas kepada aparat penegak hukum.
Dalam sebuah keterangan pers Koordinator APSB Alam Budi Kesuma memaparkan rincian dugaan kasus yang akan dilaporkan, yang mencakup berbagai pelanggaran administratif dan keuangan selama beberapa tahun terakhir.
1. Dugaan Mark-up dan Kegiatan Fiktif Pengadaan Makan & Minum (2019-2022)
APSB mengungkapkan bahwa mereka menemukan indikasi kuat adanya dugaan mark-up dalam pengadaan makan & minum di BPBD Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2019 hingga 2022. Dugaan ini didasarkan pada perbandingan harga yang tidak wajar dan ketidaksesuaian antara laporan pengeluaran dengan realisasi di lapangan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang dicurigai fiktif, di mana pengadaan makan minum tersebut tidak pernah terjadi, namun anggaran tetap dicairkan.
2. Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dana Ke Lapangan
Dugaan kedua yang dilaporkan oleh APSB adalah pemalsuan tanda tangan dalam pencairan dana ke lapangan. APSB menjelaskan bahwa terdapat bukti adanya tanda tangan yang dipalsukan untuk mencairkan dana operasional lapangan, yang seharusnya digunakan untuk kegiatan tanggap darurat dan penanganan bencana. Pemalsuan ini diduga dilakukan untuk mengalihkan dana tersebut ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang Diragukan
Selain itu, APSB juga menemukan kejanggalan dalam pemeliharaan kendaraan dinas BPBD Kabupaten Musi Rawas. Biaya yang dianggarkan untuk pemeliharaan kendaraan dinilai tidak sesuai dengan kondisi kendaraan yang ada. APSB mencurigai adanya penggelembungan anggaran atau laporan fiktif terkait pemeliharaan ini.
Aliansi Pemuda Silampari Bersatu berencana untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut dan akan menyerahkan semua temuan ini kepada pihak berwenang. Mereka berharap aparat penegak hukum akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelidiki dan mengungkap kebenaran dari dugaan penyimpangan ini.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat disalahgunakan. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan demi keadilan dan transparansi," ujar Koordinator APSB, Rabu (22/05/2024)
Laporan ini akan menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi di berbagai instansi pemerintah daerah yang telah menggerus kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga tersebut. APSB berharap langkah mereka ini dapat menjadi awal dari upaya pembersihan di tubuh BPBD Kabupaten Musi Rawas dan instansi lainnya yang diduga melakukan penyimpangan serupa. (*)