ROKAN HULU - Mul.Jejakkriminal.online -
SETELAH dievaluasi Pemerintah Provinsi Riau, kini rancangan kegiatan dan penganggaran (RKP) dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit Kabupaten Rohul tahun 2023-2024 dengan total Rp65.045.282.000 tengah dievaluasi lima kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), PUPR, Keuangan, LHK dan Pertanian.
‘’Hari ini (Selasa, red), kita baru selesai mengikuti rapat evaluasi atau penyempurnaan RKP DBH sawit Provinsi Riau dan kabupaten/kota di Riau bersama 5 kementerian secara virtual. Dari evaluasi itu, ada catatan yang diberikan oleh kementerian untuk diperbaiki dan disempurnakan,’’ ungkap Sekda Rohul Muhammad Zaki SSTP MSi didampingi Kepala Bappeda Rohul Drs H Yusmar MSi, Selasa (23/4) petang.
Dalam rapat evaluasi tersebut, hadir mendampingi Kadis Kominfo Rohul H Syofwan SSos, Kadis Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rohul Zulhendri SSos MIp, Sekretaris Disnakbun Rohul Syamsul Kamar SHut MSi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Rohul Khoirul ST, Kabid Perencanaan dan Pembangunan Bappeda Rohul Mawardi Azhar ST MM dan perwakilan OPD terkait.
‘’Dari hasil rapat evaluasi itu, khusus Kabupaten Rohul ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, karena ada 3 OPD di Rohul yang mendapatkan alokasi DBH sawit yakni Diskop UKM Naker Trans, Disnakbun dan Dinas PUPR,’’ terangnya.
Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar MSi menegaskan, untuk program kegiatan yang dananya bersumber dari alokasi DBH sawit tahun 2023 dan 2024 yang diterima pemkab belum dilaksanakan. Karena secara berjenjang RKP DBH sawit yang telah disusun, baru bisa dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Provinsi Riau hingga persetujuan hasil evaluasi RKP dari 5 kementerian terkait.
Mul.Jejakkriminal.online
