Jejak kriminal.Denpasar Bali.
Deputi Antimitrasi DPD RI Lalu Niqdom Zahir S.sos M,si telah meneken surat pemberhentian keuangan , Atminitratif dan fasilitas lainya kepada senator asal Bali Shri Arya Wida Karna masa bakti 2019-2024.
Surat himbauan yang sifatnya penting tersebut dengan nomor RT/01/DPDRI/lll/2024 agar Shri Arya Wida Karna mengosongkan ruangan kantor DPD pusat maupun provinsi batas akhir sampai tanggal 12 Maret 2024 .
Meski begitu Shri Arya Wida Karna tetap melakukan perlawanan ke pengadilan tata usaha negara PTUN Jakarta ,perlawawanan di lakukan terhadap putusan Badan Kehormatan nomor 1 tahun 2024.
Perlawanan Shri Arya Wida Karna cukup komplek dalam kasusnya ,ketua BK di gugat di gugat di PTUN ,begitu juga Keppres di ajukan keberatan kepada presiden ,dan juga KPU RI di minta menunda proses PAW .
Alhasil keberatan terhadap Keppres di tolak oleh presiden melalui Mentri sekretaris negara ,sedang perlawanan di PTUN masih proses perbaikan surat kuasa ,tinggal masalah KPU RI terkait permohonan penundaan PAW ini yang di nanti publik .
Di beritakan oleh berbagai media Polda Bali masih dalam proses penyelidikan atas laporan pidana oleh advokad terhadap kasus Shri Arya Wida Karna .
Zulfikar Romly selaku pelapor yang di kutip dari berbagai media menjelaskan Keputusan BK RI bersifat kolektif ,kolegial yang mengikat dan final tersebut sudah sesuai dengan perundang undangan MD3 .
Di jelaskan dalam peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2021 pada Bab VIII pasal 68 ayat 1,2 huruf a,b dan c berbunyi Peninjauan Kembali hasil keputusan Badan Kehormatan.
Bukanya upaya hukum luar biasa atau PK yang harus di lakukan untuk membatalkan putusan BK nomor 1 tahun 2024 ,justru ketua BK yang di gugat di PTUN .
Sangsi melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik merupakan sangsi dari buntut aspirasi masyarakat Bali yang mengadukan ke BK ,menurut penjelasan ketua DPD RI La Nyala Mataliti di kutip dari media yang bersangkutan sudah sering melanggar dan kena sangsi dan selalu di ampuni dan sekarang sah di berhentikan .
Di berhentikanya senator asal Bali masa bakti 2019-2024 dengan sangsi melanggar sumpah,janji jabatan dan kode etik puncaknya kejadian vidio viral di bandara internasional Ngurah Rai dalam rapat terkait fronliner yang di duga mengandung muatan SARA,menimbulksn reaksi demontrasi di kantor DPD yang membuat BK turun gunung ke kantor DPD BALI jalan Cok Agung Tresna nomer 74 Sumerta Kelod Denpasar.
Peristiwa tersebut BK menerima pengaduan dari tokoh tokoh Bali sedang di luar gedung masyarakat melakukan orasi pecat AWK .
Salah satu anggota BK dari perwakilan provinsi Banten Habib Alwi mengatakan AWK sakti mandra Guna atas bukti vidio viral sidak sekolahan .
Perjalanan kontroversi seorang AWK dalam catatan berbagai sangsi di jatuhkan dan terpublikasi dan tidak ada yang di rahasiakan.
Yang pertama BK menjatuhkan sangsi Pemberhentian secara tetap dengan keputusan nomor 1 tahun 2024,yang kedua menjatuhkan pemberhentian antar waktu yang di teken presiden dengan Keppres nomor 35/ P / tahun 2024,yang ke tiga Penghentian Keuangan Atminitratif, Fasilitas dan lainya yang di teken oleh Lalu Niqdom Zahir S,sos,MSI Deputi bidang Atmitrasi DPD RI ,dan yang terakhir surat penolakan atas keputusan Presiden yang di tanda tangani oleh Mensekneg Pratikno.
kini publik menunggu peran institusi KPU RI Hashim Asy'ari apakah PAW dapil Bali pereode 2019-2024 akan di peti eskan ? pasalnya ketua KPU Provinsi Bali Agung Sudah mengeluarkan stetmen menunggu putusan PTUN inkrah dan bila waktunya kurang dari 6 bulan sisa waktu PAW akibat PTUN tidak ada PAW,sedangkan KPU RI menerima surat permohonan penundaan PAW dari AWK hingga berita ini di turunkan belum ada kejelasan .
Red.Liputan dewata.com
DPD RI Ultimatum AWK ,Perlawanan Terus Berjalan .
Deputi Antimitrasi DPD RI Lalu Niqdom Zahir S.sos M,si telah meneken surat pemberhentian keuangan , Atminitratif dan fasilitas lainya kepada senator asal Bali Shri Arya Wida Karna masa bakti 2019-2024.
Surat himbauan yang sifatnya penting tersebut dengan nomor RT/01/DPDRI/lll/2024 agar Shri Arya Wida Karna mengosongkan ruangan kantor DPD pusat maupun provinsi batas akhir sampai tanggal 12 Maret 2024 .
Meski begitu Shri Arya Wida Karna tetap melakukan perlawanan ke pengadilan tata usaha negara PTUN Jakarta ,perlawawanan di lakukan terhadap putusan Badan Kehormatan nomor 1 tahun 2024.
Perlawanan Shri Arya Wida Karna cukup komplek dalam kasusnya ,ketua BK di gugat di gugat di PTUN ,begitu juga Keppres di ajukan keberatan kepada presiden ,dan juga KPU RI di minta menunda proses PAW .
Alhasil keberatan terhadap Keppres di tolak oleh presiden melalui Mentri sekretaris negara ,sedang perlawanan di PTUN masih proses perbaikan surat kuasa ,tinggal masalah KPU RI terkait permohonan penundaan PAW ini yang di nanti publik .
Di beritakan oleh berbagai media Polda Bali masih dalam proses penyelidikan atas laporan pidana oleh advokad terhadap kasus Shri Arya Wida Karna .
Zulfikar Romly selaku pelapor yang di kutip dari berbagai media menjelaskan Keputusan BK RI bersifat kolektif ,kolegial yang mengikat dan final tersebut sudah sesuai dengan perundang undangan MD3 .
Di jelaskan dalam peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2021 pada Bab VIII pasal 68 ayat 1,2 huruf a,b dan c berbunyi Peninjauan Kembali hasil keputusan Badan Kehormatan.
Bukanya upaya hukum luar biasa atau PK yang harus di lakukan untuk membatalkan putusan BK nomor 1 tahun 2024 ,justru ketua BK yang di gugat di PTUN .
Sangsi melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik merupakan sangsi dari buntut aspirasi masyarakat Bali yang mengadukan ke BK ,menurut penjelasan ketua DPD RI La Nyala Mataliti di kutip dari media yang bersangkutan sudah sering melanggar dan kena sangsi dan selalu di ampuni dan sekarang sah di berhentikan .
Di berhentikanya senator asal Bali masa bakti 2019-2024 dengan sangsi melanggar sumpah,janji jabatan dan kode etik puncaknya kejadian vidio viral di bandara internasional Ngurah Rai dalam rapat terkait fronliner yang di duga mengandung muatan SARA,menimbulksn reaksi demontrasi di kantor DPD yang membuat BK turun gunung ke kantor DPD BALI jalan Cok Agung Tresna nomer 74 Sumerta Kelod Denpasar.
Peristiwa tersebut BK menerima pengaduan dari tokoh tokoh Bali sedang di luar gedung masyarakat melakukan orasi pecat AWK .
Salah satu anggota BK dari perwakilan provinsi Banten Habib Alwi mengatakan AWK sakti mandra Guna atas bukti vidio viral sidak sekolahan .
Perjalanan kontroversi seorang AWK dalam catatan berbagai sangsi di jatuhkan dan terpublikasi dan tidak ada yang di rahasiakan.
Yang pertama BK menjatuhkan sangsi Pemberhentian secara tetap dengan keputusan nomor 1 tahun 2024,yang kedua menjatuhkan pemberhentian antar waktu yang di teken presiden dengan Keppres nomor 35/ P / tahun 2024,yang ke tiga Penghentian Keuangan Atminitratif, Fasilitas dan lainya yang di teken oleh Lalu Niqdom Zahir S,sos,MSI Deputi bidang Atmitrasi DPD RI ,dan yang terakhir surat penolakan atas keputusan Presiden yang di tanda tangani oleh Mensekneg Pratikno.
kini publik menunggu peran institusi KPU RI Hashim Asy'ari apakah PAW dapil Bali pereode 2019-2024 akan di peti eskan ? pasalnya ketua KPU Provinsi Bali Agung Sudah mengeluarkan stetmen menunggu putusan PTUN inkrah dan bila waktunya kurang dari 6 bulan sisa waktu PAW akibat PTUN tidak ada PAW,sedangkan KPU RI menerima surat permohonan penundaan PAW dari AWK hingga berita ini di turunkan belum ada kejelasan .
sugeng .
