JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia Bambang Soesatyo optimistis situasi perekonomian nasional akan meningkat seiring kepercayaan investor yang berbanding lurus keamanan dan kondusifitas nasional pasca usai Pemilihan Umum 2024. Terlebih angka ekonomi makro Indonesia masih menunjukkan hasil yang baik. Ekonomi Indonesia masih bisa mencapai 5,05 persen pada 2023, dengan tingkat inflasi sebesar 2,61 secara year on year (YoY).
"Para elite politik dan pendukungnya jangan sampai melakukan tindakan yang membuat situasi menjadi tidak stabil, sehingga dapat menyebabkan ketidakpercayaan para investor apalagi sampai membuat investor lari. Stabilitas politik merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi nasional sekaligus modal utama stabilnya industri jasa keuangan," ujar Bamsoet usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa keuangan 2024, di Jakarta, Senin (20/2/24).
Turut hadir antara lain, Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pemerintahan pengganti Presiden Joko Widodo telah memiliki pondasi kuat dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Antara lain dengan positifnya kinerja industri jasa keuangan yang membaik. Salah satunya ditunjukan dengan kredit perbankan yang bisa tumbuh double digit dan ekonomi Indonesia juga tumbuh masih sangat baik yaitu 5,05 persen.
"Selain itu cadangan devisa mencapai USD 145 juta, serta neraca dagang surplus Rp 570 triliun. Dengan modal ini, Indonesia dibawah kepemimpinan Pak Prabowo yang telah memenangkan Pemilu presiden berdasarkan quick count berbagai lembaga survei, nantinya bisa langsung tancap gas," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pemerintahan yang akan datang masih memiliki pekerjaan besar, yakni mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi megara maju. Untuk dapat dikategorikan sebagai negara maju, pendapatan perkapita yang harus dicapai oleh suatu negara adalah minimal sebesar 11.906 dolar AS per tahun. Tingginya pendapatan per kapita ini juga dibarengi dengan angka kemiskinan yang relatif rendah.
"Di negara maju, setiap warga negara yang berusia produktif memperoleh jaminan mendapatkan pekerjaan. Beberapa contoh negara maju dengan tingkat pengangguran terendah di antaranya Singapura dan Swiss dengan tingkat pengangguran 2 persen, serta Jepang dan Korea Selatan dengan tingkat pengangguran 2,5 persen. Sementara di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) saat ini mencapai 5,32 persen per Agustus 2023. Butuh kerja keras untuk menurunkannya seperti di berbagai megara maju," pungkas Bamsoet. (*)
Penulis: A.B