Mandailing Natal, Jejakkriminal.online -
Kalimat itu terlontar dari guru-guru PPPK yang dinyatakan kalah pada pengumuman hasil nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) tahun 2023 di Kabupaten Mandailing Natal.
Bahkan pertanyaan itu bukan cuma datangnya dari para guru saja, melainkan warga masyarakat Madina pun sudah mulai ikut mempertanyakan sudah sampai dimana Pemerintah Daerah bertindak untuk keadilan para guru honorer yang telah terdzolimi dan dicurangi.
Terkait dengan penugasan Sekda Madina berdasarkan Surat Tugas Bupati Madina Nomor:094/0035/ST/2024 tanggal 12 Januari 2024, kepala daerah memerintahkan Alamulhaq Daulay melaksanakan koordinasi pengadaan ASN (Aparatur Sipil Negara) Tahun 2024 dan koordinasi tentang pembatalan SKTT sesuai rekomendasi DPRD setempat ke Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Di dalam surat itu disebutkan perjalanan dinas Sekdakab Madina dalam melaksanakan koordinasi tersebut selama lima hari terhitung 14-18 Januari 2024.
Namun sampai saat ini sudah memasuki tanggal 20 Januari 2024, Sekda belum juga mengungkapkan hasil apa yang telah diperoleh dari penugasan selama lima hari itu.
Hal tersebut semakin mengundang tanda tanya besar, karena dihitung sesuai batas tanggal penugasan Sekda sudah dua hari setelah kembali ke Madina, tapi mengapa hasil dari Kemenpan-RB, Kemendikbudristek dan BKN belum juga dipulikasikan.
Sementara itu, disisi lain dihari yang bersamaan dengan jadwal surat penugasan Sekda, beredar sebuah Rekaman audio yang berisikan percakapan via telepon mengatakan bahwa salah satu Kepala Sekolah di Panyabungan melakukan intimidasi dan tekanan terhadap Guru honorer TKS yang mengajar di SD yang ia Pimpin agar tidak ikut dalam Aksi Damai para Guru PPPK. Bila masih juga tetap terlibat dalam Aksi itu maka, Guru Honor TKS tersebut akan diberhentikan dari Sekolah serta namanya dihapus dari Dapodik.
Apakah Bungkamnya Sekdakab Madina terkait hasil koordinasi dengan Kemenpan-RB, Kemendikbudristek dan BKN sejalan dengan penekanan yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru honorernya dengan tujuan mengulur waktu agar semua guru honorer yang terlibat dalam Aksi Unjuk Rasa bisa ditekan dan ditakut-takuti supaya kekisruhan selama ini dapat menghilang dan senyap.
"Kenapa setelah kisruh barulah Bupati menugaskan pak Sekda untuk melakukan koordinasi, kenapa juga ada intimidasi dan tekanan terhadap kami para guru honorer PPPK padahal yang kami tuntut adalah ketidak adilan yang terjadi serta pendzoliman yang kami alami."sebut para guru PPPK.
Yang paling miris sekali, kenapa hingga saat ini Bupati Madina sepertinya enggan mengeluarkan surat pembatalan SKTT, padahal jelas jelas BKN mengatakan bahwa membatalkan SKTT itu adalah wewenangnya Bupati.
"Apakah Bupati sudah lupa bahwa ia bisa seperti saat sekarang ini adalah berkat jasa seorang Guru."Ucap para guru honorer pada saat menjalankan aksi di depan Rumah Dinas Bupati jum'at kemaren.
Dan yang paling memilukan sebelumnya permainan dalam SKTT, dipoles dan dibungkus oleh Permainan Peraturan. Bagaimana tim penilai bisa menilai orang yg akan diberi nilai sedangkan Penilai tidak kenal sama sekali dengan yang akan diberi Nilai, Ironisnya Nilai rendah ditinggikan dan nilai Tinggi direndahkan sesuai pesanan.
Sepuluh Pokok Substansi yang akan dinilai bukan pertanyaan ecek - ecek seperti yang tertuang dalam tabel penilaian, misalkan saja Tentang Kematangan Spritual Apakah BKPSDM dan Dinas Pendidikan bisa menilai *KEMATANGAN MORAL DAN SPRITUAL* guru yang sama sekali tidak dikenal, bahkan jumpa sama sekalipun tidak pernah. Jika berbicara tentang Moral itu berarti sudah masuk dalam kajian Psikologi (Ilmu Kejiwaan). Apakah BKPSDM dan Dinas Pendidikan pakar dan ahli dalam Psikologi. Dokter Spesialis Rumah Sakut Jiwa sendiri sering ditemukan kesalahan dalam penanganan kepada pasiennya. Apakah BKPSDM dan Dinas Pendidikan lebih lihai dan lebih pakar dari Dokter Spesialis Jiwa, *Jawabannya masih jauh dari harapan atau masih jauh panggang dari api*.
Bagi yang ingin diloloskan Walaupun Nilai Ujian CAT BKN nya rendah maka setiap pertanyaan diberikan nilai 10 dan bagi peserta yang tidak ingin diloloskan walaupun hasil Ujian CAT BKN nya tinggi maka setiap pertanyaan poin dalam SKTT akan diberikan nilai rendah bahkan di klik angka 1 (satu).
Kondisi Mandailing Natal saat ini yang selalu disanjung tinggikan istilah *MADINA BERBENAH* masih jauh dari harapan, tidak bisa juga disalahkan ketika ada yang berkomentar *MADINA BERNANAH*. Maju dan berkembangnya suatu daerah sebagai barometernya adalah Pemimpinnya, Jika Pemimpinnya Baik maka baik bawahannya. Jika Pemimpinnya Jujur dan Adil maka otomatis kebiasaan Masyarakatnya juga akan membiasakan Jujur dan Adil. Dalam suatu Keluarga sendiri sebagai bentuk mini dari kepemimpinan bahwa Jika Kepala Keluarga Baik maka otomatis anggota Keluargapun akan baik dan keseharian keluarga tersebut dalam kebaikan.
"Bertaubatlah wahai Pemangku Kekuasaan, Cara bertaubat ya Bermohonlah kepada Tuhan yang Maha Esa dan sampaikanlah sejujurnya bagaimana kondisi yang sebenarnya. Jika didunia ada teguran Tuhan yang kita terima, namun belum bertaubat yakin dan percayalah bahwa teguran di akhirat berupa Azab akhirat lebih pedih dan menyakitkan."pungkas guru honorer PPPK yang dinyatakan kalah.