Mandailing Natal, Jejakkriminal.online -Guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa, pengabdian yang mereka lakukan telah banyak melahirkan generasi penerus yang berguna bagi Bangsa dan Negara. Sudah sewajarnya Pemerintah memperhatikan nasib mereka khususnya para guru honorer yang tetap berbakti meskipun dengan gaji yang tidak memadai.
Terselenggaranya perekrutan calon peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Madina membuka peluang yang cukup lebar bagi mereka, namun segelintir oknum telah mencuranginya melalui Ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kaban BKPSDM Madina tanpa diketahui oleh mereka para peserta, kapan pelaksanaannya dan dimana dilaksanakan, mengapa tiba-tiba saja sudah ada nilai yang dikeluarkan.
Akibatnya, seluruh peserta PPPK yang kalah merasa telah terzolimi dan dicurangi oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sehingga mereka mengambil langkah dan memutuskan untuk mengadakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM Madina.
Hari ini, Rabu 27 Desember 2023 ratusan guru honorer yang dinyatakan kalah dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendatangi gedung DPRD Madina, Kantor Bupati Madina dan bahkan mereka juga sempat bertahan di depan gerbang rumah dinas Bupati Madina karena merasa tidak puas dengan jawaban yang mereka dapatkan.
Awalnya para peserta aksi menuju kantor DPRD Madina untuk menyampaikan orasinya dengan berjalan kaki dari Mesjid Agung Nur Ala Nur sejauh lebih kurang 1 (satu) Kilometer sambil meneriakkan yel-yel "Batalkan nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dan kembalikan ke Nilai murni Cat BKN." Demikian seruan yang mereka lontarkan di sepanjang jalan menuju Gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal.
Setiba di depan Gedung DPRD Madina, para peserta pengunjuk rasa melakukan orasi secara bergantian sambil berurai air mata atas kepedihan yang mereka alami saat ini akibat dari sebuah keputusan dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM Madina yang mereka anggap sebagai sebuah kecurangan.
Mereka menjelaskan adanya pengurangan dan pertambahan nilai peserta seperti, nilai Computer Assisted Test (CAT) yang sebelumnya tinggi, setelah ditambah dengan nilai SKTT oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM Madina bisa menjadi rendah dan akhirnya dinyatakan kalah. Dan ada pula yang nilai CAT nya rendah namun setelah ditambah dengan nilai SKTT bisa menjadi tinggi dan dinyatakan lulus sebagai peserta PPPK.
Anehnya lagi, di dalam orasi tersebut para peserta mengatakan bahwasanya ujian SKTT sama sekali tidak pernah dilaksanakan.
“Bagaimana mereka orang Dinas Pendidikan dan BKD Madina bisa memberikan nilai bagi kami, sementara warna rambut kami saja mereka tidak tahu,” ucap salah seorang demonstran dalam orasinya dengan berurai air mata.
Mendengar hal itu, Ketua DPRD Madina H.Erwin Efendi Lubis, SH mewakili semua jajarannya yang hadir pada saat itu mengatakan DPRD Madina berjanji akan membantu guru honorer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dimaksud dan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib secara terbuka
“Kami akan memanggil dinas terkait dalam proses penerimaan PPPK ini untuk RDP, yakinlah bapak ibu guru sekalian hari ini kami juga sudah mengumpulkan sejumlah dokumen terkait hal ini,” Ucap Erwin Lubis.
ketua DPRD Madina juga menyampaikan agar situasi ini jangan ditarik ke ranah politik karena menurutnya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para guru honorer itu sudah bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyampaikannya kepada pemerintah.
“Tolong masalah ini jangan ditarik sana-sini karena apa yang dirasakan bapak ibu sudah bisa kami rasakan,”pungkasnya.
Setelah mendengar jawaban dari ketua DPRD Madina H.Erwin Efendi Lubis, SH, peserta aksi membubarkan diri dari Gedung DPRD dan langsung bergerak menuju kantor Bupati Madina untuk kembali melakukan aksi kedua
Didepan Kantor Bupati, massa demonstran yang menolak dihadiri oleh sekda akhirnya setelah sempat menunggu, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution menemui Peserta aksi dan menjanjikan akan berupaya bagaimana agar dilakukan pengangkatan tanpa testing di tahun 2024 mendatang terhadap mereka yang saat ini tidak lulus." Sambil membacakan sebuah surat permohonan yang akan disampaikan kepada Kemendikbudristek namun belum ditanda tangani oleh Bupati Madina.
Merasa tidak puas bercampur tidak percaya atas apa yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Madina, massa peserta aksi beranjak dari depan kantor Bupati yang kemudian bergerak menuju Rumah Dinas Bupati Madina berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati "HM Ja'far Sukhairi Nasution"
Koordinator aksi (Andi Hasibuan) menyampaikan kepada awak media, apabila tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi maka, dalam waktu dekat mereka akan kembali dengan massa yang lebih banyak lagi
"Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, akan ada aksi yang lebih besar lagi setelah ini, karena yang hadir pada hari ini masih belum semuanya, masih sebagian."sebut Andi.