Kesbangpol Tebing Tinggi Memberikan Partisipasinya Pendidikan Penyandang Disabilitas

Para difabel merupakan anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Tebingtinggi. Meski pun hujan turun sejak pagi, namun mereka secara antusias mengikuti acara dari awal hingga akhir.

Bahkan, sebagaimana disampaikan Ketua Panitia yang merupakan Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kespangpol Tebingtinggi Zulfadli Matondang, jumlah undangan ternyata hadir hampir 100 persen.

Dikatakannya, acara ini digelar untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dari kelompok difabel, sekaligus juga memberikan dorongan kepada penyelenggaran Pemilu agar memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas memberikan hak suaranya baik dalam hal pendataan mau pun akses ke TPS nantinya.

Kegiatan pendidikan politik sebelumnya juga telah diselenggaarakan oleh Kesbangpol dengan peserta adalah pemilih pemula serta kelompok perempuan. Acara ini diharapkan akan mampu meningkatkan partisipasi pemilih khususnya warga Tebingtinggi.  

Sementara, Plt Kaban Kesbangpol Tebingtinggi Abdul Halim Purba dalam sambutannya mengatakan, hak memilih atau dipilih bagi penyandang disabilitas telah dijamin dalam UUD dan UU Pemilu sehingga perlu bagi Pemerintah Kota Tebingtinggi mendorong dan meningkatkan partisipasi bagi saudara-saudara penyandang disabiltas.

Katanya, memilih adalah hak warga negara yang dijamin secara konstitusi, yang tak bisa dikurangi sedikit pun, termasuk bagi penyandang disabilitas. Ia meminta agar ada jaminan penyandang disabilitas bisa mengakses bilik suara tanpa halangan dengan menyediakan TPS sesuai standart penyandang disabilitas, termasuk surat suara yang memiliki template huruf braile untuk penyandang tuna netra. Selain itu, diperlukan petugas khusus yang penuh kesiapsiagaan menjalankannya.  

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Muhammad Jailani, merupakan Dosen Kesejahteraan Sosial FISIP USU, Muhammad Yusuf Ketua PPDI Sumut, dan budayawan serta penggerak sosial Muhammad Hidayat.

Dalam paparannya, Muhammad Jailani mengatakan, ada 17 juta penyandang disabilitas di Indonesia, namun hanya 1,2 juta jiwa yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan hanya 345 ribu atau sebanyak 27,1 persen yang memberikan hak suaranya. Jumlah ini sangatlah kecil. Ia berharap acara ini bisa mendorong penyelanggara agar bisa memfasilitas lebih baik bagi difabel memberikan hak suaranya.

Jailani juga menyatakan, perlu bagi lembaga-lembaga melakukan survei, bagaimana persentase para penyandang disabilitas sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Diharapkan keterlibatan para difabel dalam panggung politik akan mampu menyuarakan aspirasi dari kelompok ini.

Ia menjelaskan, Pemilu bersifat inklusi atau semua, artinya Pemilu bisa diikuti oleh semua orang yang telah memenuhi syarat tanpa ada batasan karena kekurangan fisik (difabel). Hal ini sesuai dengan konvensi internasional yang telah diadposi Pemerintah Indonesia dan dijadikan sebagai UU.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PPDI Sumut Muhammad Yusuf berharap, penyandang disabilitas dilibatkan sebagai penyelenggara Pemilu semisal Petugas Pemungutan Suara, karena ada kekhawatiran suaranya akan hilang atau dicurangi.

“Kami berharap pemerintan dan penyelanggara bisa menjamin bahwa tidak ada kecurangan dan suara kami tidak hanya dimanfaatkan Parpol tertentu saja,” katanya.

Ia juga berharap agak akses ke TPS bagi penyandang disabilitas lebih dipermudah. Untuk pendamping sebaiknya dari pihak keluarga, bukan dari petugas TPS karena ia berkeyakinan ada keberpihakan pada partai atau kandidat tertentu.      

Di penghujung acara, narasumber Muhammad Hidayat memaparkan materi terkait peran dan keterlibatan media menyebarluaskan informasi terkait Pemilu, khususnya media alternatif. Ia juga memberikan tips menguji informasi apakah hoaks atau benar, sekaligus menyikapi setiap kali ada informasi terkait Pemilu yang muncul di media sosial.

Usai pemaparan dari tiga narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Sumber : TribunNews.com