Medan, jejakkriminal.online -
Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Apin BK alias Jonni dalam kasus judi online. Apin BK belum memutuskan apakah akan mengajukan kasasi atau menerima keputusan di tingkat banding itu.
Pengacara Apin BK, Landen Marbun, mengatakan dirinya akan bertemu dengan kliennya untuk membahas hal tersebut.
"Masih akan membicarakannya dengan klien kami," kata Landen kepada detikSumut, Jumat, (25/8/2023).
Landen pun menambahkan terkait pengajuan kasasi atas banding itu belum dapat dipastikannya. Namun dirinya berjanji akan mengabarkan sikap Apin BK atas putusan PT Medan.
"Segera dan pada waktu yang tepat kami akan informasikan," jelasnya. Sebelumnya diberitakan, PT Medan memperberat hukuman Apin BK alias Jonni dalam kasus judi online. Informasi itu dilihat melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Selasa (22/8/2023), tertulis bahwa putusan banding tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan nomor putusan 1018/PID/2023/PT MDN.
Dalam putusan itu, majelis hakim yang diketuai oleh H. Panusunan Harahap menyetujui permohonan banding dari penuntut umum atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan dan mengubah putusan PN Medan dengan nomor 184/pid.b/2023/pn. mdn tanggal 27 juni 2023.
"Mengubah putusan pengadilan negeri Medan nomor 184/pid.b/2023/pn. mdn tanggal 27 juni 2023 tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) tahun," tertulis di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Untuk diketahui, Apin BK dinyatakan bersalah oleh hakim PN Medan dalam kasus judi online di Komplek Cemara Asri. Atas perbuatannya Apin BK divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
"Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara tiga tahun, dan denda sejumlah Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 bulan kurungan," kata hakim Dahlan.
Sumber : Detik