.jpeg)
Tanggamus Lampung.jejakkriminal.online - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, tahun 2021 habiskan anggaran mencapai RP 946,800.000 Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah dari jumlah 263 KPM.
Pasalnya 263 KPM beberapa orang diantaranya hanya ada didalam laporan LPJ dan terkesan hanya pepesan kosong.
Dengan anggaran yang mencapai nilai Rp 946,800.000 rupiah tersebut dari jumlah 263 KPM kini kembali terkuak dengan adanya beberapa nama yang masuk sebagai penerima bantuan, Namun ada beberapa warga yang nama nya masuk sebagai penerima BLT DD di tahun 2021 tapi mereka sama sekali tidak pernah merasa menerima bantuan tersebut, bahkan diduga ada juga nama warga yang telah meninggal dunia namun nama nya masuk sebagai KPM.
Jika anggaran nya mencapai Rp 946,800.000 rupiah dan jumlah KPM sebanyak 263 KPM di tahun 2021 maka dapat di pastikan per KPM nya semestinya menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT DD sebesar RP 3600.000 Tiga juta Enam Ratus Ribu Rupiah per KPM dalam satu tahun.
Sebelumnya telah diberitakan terkait BLT DD di tahun 2022 kini kembali di pertanyakan terkait BLT DD tahun 2021 di karenakan permasalah yang sama ada beberapa nama warga setempat yang masuk sebagai penerima bantuan BLT DD yang di anggarkan dari dana desa tersebut.
Saat di konfirmasi oleh awak media Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengatakan dengan ada nya Covid 19 kemudian ada program pemerintah yang tujuan nya untuk meringankan beban masyarakat dampak dari Covid 19 yang salah satu nya ada lah BLT DD tapi saya yang nama nya masuk sebagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tahun 2021 namun saya belum pernah merasa menerima batuan tersebut.
Menurut beberapa warga yang enggan disebut namanya bahwa saya tidak mendapatkan bantuan BLT DD di tahun 2021 dan saya tidak pernah tanda tangan sebagai penerima bantuan dan kalau pun ada nama saya di laporan mereka dalam hal ini pemerintah Pekon Ampai ke PMD itu yang harus di pertanyakan karena saya disitu adalah sebagai penerima BLT DD 2021 dan disitu tanda tangan saya ada dan tanda tangan saya tidak seperti itu bisa saja tanda tangan saya di palsukan dan itu sangat jelas tanda tangan itu bukan tanda tangan saya ."ungkapnya" (15/07)
Dan kami sebagai masyarakat Pekon Ampai meminta kepada Pemerintahan Pekon Ampai dalam hal ini Kepala Pekon Joni selaku Kepala Pekon untuk mengumpulkan semua masyarakat yang nama nya masuk sebagai menerima BLT DD dari tahun 2021-2022 biar semua jelas dan tidak ada yang di tutup tutupi agar permasalahan BLT DD ini jelas dan tidak menjadi rumor yang berkepanjangan ."tegas masyarakat"
Yang jelas kami meminta pada Kepala Pekon agar mengumpulkan masyarakat Pekon Ampai khusus nya warga yang terdaftar sebagai penerima BLT DD tahun 2021- 2022 supaya jelas biar tidak simpang siur , ini tantangan kami selaku Masyarakat kalau pemerintah Pekon berani penuhi permintaan kami , berati Pemerintah Pekon Ampai jujur, begitu juga sebaliknya ."pungkas warga"
Sesuai atas apa yang pernah di sampaikan oleh Joni Saputra pada awak media beberapa waktu lalu ,saat iya menghubungi awak media via video Call.
Pada saat itu Joni mengatakan kalau untuk BLT DD Pekon Ampai di tahun 2021 kita sebagai pemerintah Pekon sampai kewalahan karena mengalami over load (MP)