Redaksi.Jk - Beberapa waktu yang lalu, peretas atau hacker dengan nama 'Bjorka' menjual data yang diklaimnya berasal dari Paspor WNI (Warga Negara Indonesia) dengan jumlah hampir mencapai 35 juta.
Kabar terbarunya, dia kembali memperdagangkan data pribadi dari WNA (Warga Negara Asing). "This database contain foreigners visa to enter Indonesia issued by Directorate General of Immigration of Indonesia," tulis Bjorka di blognya, dikutip Media Digital Jumat, 7 Juli 2023.
Hacker hitam itu mengatakan bahwa database kali ini berupa visa dari orang asing untuk masuk ke Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham
Adapun dalam daftar yang dirinci disebutkan ada 9.645.174 data dengan ukuran 450MB saat dikompres dan 2GB sebelum dikompres. Data tersebut dijual dengan harga US$10.000 atau Rp151 juta.
Dugaan kebocoran visa itu terdiri dari nama, nomor paspor, asal negara, kebangsaan, tanggal berakhirnya paspor, tanggal lahir, gender, nomor perizinan, tanggal penerbitan dan lain sebagainya.
Bjorka juga mencantumkan data sample di situs bjork.ai sebanyak 19. Tapi untuk sample database masih belum bisa dibuka sehingga tidak diketahui berapa banyak data sample yang dikucurkan di sana.
Sebelumnya, Hacker Bjorka mengaku memegang hampir 35 juta data dari paspor masyarakat Indonesia. "All Indonesian passports issued by Directorate General of Immigration of Indonesia," tulis Bjorka di saluran Telegram.
Atas kabar tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan bahwa pusat data atau data center Imigrasi tersimpan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Yang jelas data center imigrasi saat ini menggunakan PDN (pusat data nasional) Kementerian Kominfo," ujarnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong menyebut ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional (PDN) dengan dugaan data yang dibocorkan Bjorka.
"Hasil sementara ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional dengan yang beredar," ujarnya pada hari Rabu, 5 Juli 2023.
Sumber: viva.co.id